Kabarminang — Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rahmat diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Muhammad Iqbal, di ruang kerjanya. Turut mendampingi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI, Zulfikar Saifuddin.
Wakil Bupati, Rahmat Hidayat, mengatakan kunjungan difokuskan untuk meminta dukungan DPD RI dalam mempercepat proses pemulihan infrastruktur Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak bencana berupa banjir dan longsor pada 2025.
Ia mengatakan, hingga Februari 2026, Kabupaten Padang Pariaman masih berada dalam tahap pemulihan, dengan total kerugian ditaksir Rp2,08 triliun. Sebanyak 1.138 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
“Sejauh ini pemerintah telah menyalurkan bantuan perbaikan rumah warga terdampak. Namun, kerusakan infrastruktur masih signifikan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
“Karena itu kami berharap dukungan dari DPD RI agar dapat ikut memantau serta mendorong percepatan realisasi program pemulihan pasca bencana di Padang Pariaman,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sebelum bencana terjadi, Kabupaten Padang Pariaman direncanakan memperoleh alokasi dana sebesar Rp65 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk program penanganan kebencanaan. Melalui kunjungan tersebut, Rahmat meminta dukungan DPD RI untuk membantu mengawal serta mendorong realisasi program tersebut.
Merespon hal itu, Sekjen DPD RI, Muhammad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa sesuai tugas dan fungsi kelembagaan, DPD RI akan memantau serta mendorong percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera, termasuk Kabupaten Padang Pariaman.
“DPD RI akan mengkomunikasikan hal ini dengan pihak-pihak terkait agar proses pemulihan infrastruktur pasca bencana dapat segera direalisasikan, termasuk melalui koordinasi dengan Ketua dan Anggota DPD RI,” imbuhnya.
