Kabarminang – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Yuliot Tanjung, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Sumatera Barat berada dalam kondisi aman, meskipun di sejumlah SPBU masih terlihat antrean kendaraan.
Ia menyampaikan hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan lapangan, serta laporan Pertamina terkait distribusi dan cadangan energi di wilayah Sumatera Barat.
“Dari hasil pemantauan kami, ketersediaan BBM di SPBU masih dalam kondisi cukup, meskipun terlihat antrean kendaraan yang cukup signifikan,” sebutnya dalam kunjungan kerja di Padang, Rabu (24/12).
Ia menjelaskan, untuk menjaga stabilitas pasokan, Kementerian ESDM bersama Pertamina telah meningkatkan days of minimum stock (DMS) BBM di Sumatera Barat, dari rata-rata sembilan hari menjadi sekitar 13 hari.
Selain BBM jenis umum, peningkatan cadangan juga dilakukan pada produk tertentu, seperti Pertamax Turbo. Sementara untuk elpiji, pemerintah memastikan ketersediaan tetap mencukupi di seluruh daerah.
Terkait distribusi, Yuliot mengakui masih terdapat kendala, terutama pada pengiriman yang bergantung pada kondisi cuaca, khususnya melalui jalur laut.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan pasokan ke wilayah dengan jarak distribusi yang cukup jauh, sehingga memicu antrean panjang.
“Apabila terjadi keterlambatan distribusi ke wilayah seperti Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh, dan Kabupaten Agam, maka potensi antrean panjang bisa terjadi,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah pusat meminta dukungan pemerintah daerah dan unsur kebencanaan guna mengawal proses distribusi agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan peran Terminal Terpadu Teluk Kabung untuk melayani pasokan energi ke wilayah lain di Sumatera.
Skema suplai silang, termasuk pasokan dari Dumai, diterapkan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
Yuliot menegaskan, pemerintah pusat akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna menjamin kelancaran distribusi energi, terutama dalam kondisi darurat dan pascabencana.
“Kami berharap pemerintah daerah bersama aparat kebencanaan dapat mengawal proses distribusi agar keterlambatan tidak menimbulkan gangguan besar bagi masyarakat,” tegasnya.
