Ia berharap pemerintah nagari bersama pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan agar penyalurannya sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut HR, langkah tersebut penting untuk menghindari munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat sekaligus memastikan bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Sementara itu, Wali Nagari Tanjung, Mardanus, membantah bahwa keluarga HR tidak pernah mendapatkan bansos. Ia menyebut bahwa keluarga HR dulu mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dan bantuan lainnya yang disalurkan pemerintah nagari.
“Kami punya bukti foto-foto dia mengambil bantuan ke kantor wali nagari,” ujar Mardanus.
Mardanus menjelaskan bahwa dulu keluarga HR hanya satu KK karena HR masuk KK orang tuanya. Setelah HR menikah belum lama ini, KK-nya terpisah dengan orang tuanya walaupun ia tinggal serumah.
“Dulu orang tuanya mendapatkan bantuan, tetapi kini tidak lagi karena sudah dianggap mampu. Orang tuanya punya kedai P & D yang menjual barang harian, juga punya usaha pencucian kendaraan,” tutur Mardanus.
Soal HR dan istrinya belum mendapatkan bantuan, Mardanus menerangkan bahwa untuk bantuan periode kali ini, HR dan istrinya memang belum mendapatkan bantuan karena data penerima bantuan merupakan data lama. Ia menyebut bahwa pihaknya sudah mengusulkan nama HR sebagai penerima bantuan untuk periode penerima bantuan selanjutnya.
“Sabar dulu. Penyaluran bantuan dari pemerintah ada prosesnya. Nanti tim dari pemerintah akan menyurvei kondisi rumah orang yang Namanya diusulkan menerima bantuan. Kalau tim menilai layak menerima bantuan, orang tersebut akan menerima bantuan. Pemerintah nagari hanya menyalurkan bantuan, tidak dapat menunjuk orang yang akan menerima bantuan,” ucap Mardanus.
