“Tidak ada kejelasan apakah hibah ini benar-benar hanya untuk Sekolah Rakyat atau justru ada agenda lain. Ini sangat meragukan,” tulis pernyataan itu.
Selain aspek legalitas dan transparansi, warga juga menyoroti lemahnya perencanaan serta kajian lingkungan dari proyek tersebut. Mereka menyebut belum pernah melihat adanya studi kelayakan (feasibility study) maupun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang terbuka untuk publik.
Lokasi proyek yang berada di dataran tinggi membuat isu lingkungan menjadi perhatian utama. Warga khawatir kerusakan ekosistem di kawasan itu akan berdampak langsung terhadap lahan pertanian yang berada di bawahnya.
“Proyek ini juga mencakup pembangunan waduk. Tapi bagaimana pengelolaan air dan dampaknya terhadap sawah-sawah warga, tidak ada penjelasan,” tegas mereka.
Di sisi lain, proyek tersebut dinilai berpotensi menggusur sejumlah warga yang selama ini menggantungkan hidup dari pengelolaan lahan ulayat. Hingga kini belum ada kepastian terkait relokasi ataupun kompensasi.
“Nasib puluhan anak nagari yang hidup dari tanah itu masih belum jelas,” kata mereka.
Masyarakat Sungai Kamuyang menyatakan akan terus menolak hibah sepihak dan segala bentuk proyek yang dianggap tidak adil hingga ada kejelasan, transparansi, dan penghormatan terhadap prinsip adat.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami mendukung setiap program yang membawa kebaikan. Tapi kami menolak cara-cara yang melangkahi suara rakyat, merendahkan adat, dan mengabaikan prinsip musyawarah mufakat,” tutup pernyataan tersebut.
