Kondisi geografis Kota Padang yang memiliki bentang alam mulai dari wilayah pesisir di barat, dataran perkotaan di tengah hingga kawasan perbukitan Bukit Barisan di timur juga menyebabkan tingkat paparan polusi tidak seragam.
Koridor transportasi yang padat dan kawasan permukiman, kata dia, memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan tutupan vegetasi yang lebih lebat.
“Kita harus mengubah cara pandang dari sekadar bertanya berapa angka AQI hari ini, menjadi di mana risikonya, ke mana polutan bergerak, dan siapa warga yang paling rentan terpapar,” kata Timtim.
Dorong Pembuatan Peta Risiko Kualitas Udara
Untuk mengantisipasi kondisi serupa, Timtim mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan teknologi GIS, penginderaan jauh (remote sensing), data meteorologi dan sensor permukaan.
Integrasi data tersebut, menurutnya, dapat menghasilkan Peta Risiko Kualitas Udara yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi secara lebih terukur.
Peta tersebut dapat digunakan untuk menentukan kawasan prioritas pemantauan, melindungi ruang terbuka hijau serta memberikan perlindungan lebih kepada fasilitas yang dihuni kelompok rentan, seperti sekolah dan rumah sakit.
“Mitigasi bencana udara harus difokuskan pada pengelolaan ruang dan perlindungan warga rentan sebelum dampak kesehatan meluas,” katanya.
Ia menilai upaya pencegahan juga tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi cuaca rutin, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan nyata berdasarkan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.
