Kabarminang – Antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Barat masih terlihat meski pasokan BBM bersubsidi di daerah itu ditambah 20 persen.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, mengatakan, akar masalah kelangkaan di lapangan bersumber dari tingginya kebocoran konsumsi BBM bersubsidi ke sektor ilegal, dengan aktivitas tambang ilegal sebagai penikmat terbanyak. Kendati demikian, ia tidak merinci jenis tambang ilegal apa yang dimaksud.
“Dari rata-rata konsumsi normal harian Sumbar sebesar 1.600 sampai 1.800 kiloliter, terjadi kebocoran sekitar 5 hingga 10 persen atau setara 150 kiloliter per hari yang diserap sektor ilegal,” ujarnya kepada Sumbarkita, Sabtu (22/8/2026).
Ia mengatakan, dari total 150 kiloliter BBM subsidi yang bocor setiap hari, porsi terbesar tersedot untuk kebutuhan operasional alat berat pada aktivitas tambang ilegal.
“Aktivitas tambang ilegal menjadi penikmat paling banyak dari konsumsi ilegal ini dan lokasinya tersebar di Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Solok, Pasaman, Pasaman Barat, hingga Pesisir Selatan,” katanya.
Selain sektor tambang ilegal, pihaknya juga menemukan kebocoran kuota Biosolar subsidi yang diserap oleh armada angkutan Crude Palm Oil (CPO) akibat kenaikan aktivitas perdagangan sawit. Ia menyebut, lonjakan ekspor CPO Sumatera Barat mencapai 80 persen pada triwulan I dan II tahun ini, yang memicu peningkatan lalu lintas truk tangki menuju Pelabuhan Teluk Bayur.
“Truk-truk CPO industri sawit tersebut sebagian besar masih mengisi Biosolar subsidi di SPBU, sementara penjualan solar industri nonsubsidi untuk kapal di pelabuhan justru tidak mengalami peningkatan signifikan,” tuturnya.
Ia menyebut, penyimpangan distribusi bahan bakar bersubsidi di Sumatera Barat juga terjadi melalui modus penyalahgunaan alokasi rekomendasi dan sistem QR Code bagi nelayan perikanan tangkap.
