Ia mengatakan, pihaknya mendeteksi adanya alokasi BBM subsidi nelayan yang dialihkan dan diperjualbelikan secara ilegal untuk operasional kapal pengangkut peselancar (surfer) menuju Kepulauan Mentawai. Kemudian, alat berat yang beroperasi di berbagai proyek pengerjaan infrastruktur bersumber dana APBN maupun APBD.
Ia melanjutkan, tingginya serapan Biosolar subsidi oleh sektor-sektor nonkuota tersebut menyebabkan penambahan pasokan distribusi dari pihak Pertamina belum mampu menuntaskan antrean kendaraan di SPBU secara menyeluruh.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berkoordinasi bersama penegak hukum guna menuntaskan masalah tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan daerah.
Sebelumnya diberitakan, Sales Area Manager Retail Pertamina Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, mengatakan telah menaikkan penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar sekitar 20 persen dibanding Juni atau naik 12 persen sejak awal tahun guna merespons lonjakan kebutuhan masyarakat.
Fakhri menyatakan bahwa peningkatan persentase tersebut mendongkrak volume distribusi BBM subsidi jenis Biosolar harian di Sumatera Barat dari sebelumnya 1.600 kiloliter per hari menjadi 1.800 hingga 1.900 kiloliter per hari.
