Dalam aksi itu, mahasiswa juga menuntut penghapusan diskriminasi terhadap buruh perempuan, terutama terkait hak cuti melahirkan dan perlindungan dari pelecehan di tempat kerja.
“Perempuan kerap dianggap sebagai beban oleh perusahaan, padahal mereka memiliki hak yang sama dalam hukum ketenagakerjaan. Pemerintah harus hadir menjamin lingkungan kerja yang aman dan inklusif,” tegasnya.
Selain isu ketenagakerjaan, massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan lain, seperti pemerataan infrastruktur, transparansi biaya pendidikan, serta desakan pengesahan peraturan daerah terkait isu sosial.
Shabbarin menyebutkan, sekitar 300 mahasiswa dari Universitas Andalas turut ambil bagian dalam aksi tersebut.
Mahasiswa berharap pemerintah provinsi dapat memberikan respons konkret melalui kesepakatan tertulis agar tuntutan mereka tidak sekadar menjadi wacana.
Aliansi Mahasiswa juga mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah guna menciptakan lapangan kerja formal dengan upah yang lebih layak.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat dan menunggu kehadiran pejabat berwenang untuk melakukan dialog langsung.
