Kabarminang – Tidak masuknya Persatuan Sepak Bola Padang Panjang ke daftar tim yang lolos ke Putaran Nasional Liga 4 musim 2025/2026 memunculkan tanda tanya di kalangan pecinta sepak bola Sumatera Barat.
Manajemen PSPP resmi mengajukan surat keberatan sekaligus meminta klarifikasi kepada PSSI terkait dasar perhitungan koefisien penentuan tim peserta putaran nasional.
Surat bernomor 33/PSPP-PP/V/2026 tertanggal 13 Mei 2026 itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum PSSI di Jakarta dan ditandatangani Ketua Umum PSPP, Irsyad Hanif.
Dalam surat tersebut, PSPP mempertanyakan keputusan yang membuat mereka gagal lolos ke putaran nasional, meski telah menjalani kompetisi dengan jumlah pertandingan yang cukup panjang serta persiapan maksimal sejak awal musim.
PSPP menjelaskan, Liga 4 Sumatera Barat musim ini diikuti 10 tim dengan sistem kompetisi penuh satu putaran. Kompetisi kemudian dilanjutkan semifinal home and away serta final single match.
Dengan format tersebut, tim yang mencapai babak empat besar harus menjalani hingga 12 pertandingan sepanjang kompetisi.
Namun demikian, PSPP menyoroti adanya sejumlah provinsi lain yang mengirim lebih dari satu wakil ke putaran nasional meski jumlah pertandingan yang dijalani lebih sedikit.
Beberapa di antaranya yakni Liga 4 Papua Barat Daya yang hanya diikuti enam tim namun meloloskan dua wakil ke nasional dengan total enam pertandingan. Kemudian Liga 4 Kalimantan Barat dengan total tujuh pertandingan hingga final, Liga 4 Papua Tengah yang hanya memainkan empat pertandingan sampai final, serta Liga 4 DKI Jakarta dengan total tujuh pertandingan bagi tim yang lolos.
Berdasarkan kondisi tersebut, PSPP meminta PSSI memberikan penjelasan terbuka terkait dasar perhitungan koefisien 64 tim yang lolos ke putaran nasional, khususnya bagi tim nonjuara tingkat Asprov.
Irsyad Hanif menegaskan surat keberatan yang diajukan bukan untuk mencari polemik, melainkan demi mendapatkan kejelasan regulasi dan rasa keadilan bagi seluruh peserta kompetisi.
“Kami hanya meminta penjelasan yang transparan terkait dasar penentuan tim yang lolos ke putaran nasional. Karena dari apa yang kami lihat, ada perbedaan jumlah pertandingan dan kuota di beberapa provinsi. Tentunya kami ingin semua peserta mendapatkan perlakuan yang adil,” ujarnya.
