Kabarminang – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir 2025 menimbulkan dampak kemanusiaan besar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya sekitar 1.200 orang meninggal dunia dan hilang, dengan kerusakan permukiman mencapai 156 ribu rumah di 52 kabupaten/kota terdampak.
Berdasarkan dashboard resmi BNPB yang diperbarui pada 8 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia tercatat 950 jiwa, sementara 274 orang dinyatakan hilang. Selain itu, sekitar 5.000 warga mengalami luka-luka akibat bencana.
Dampak bencana tersebut terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun hingga kini, pemerintah belum menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.
Lantas, apa sebenarnya kriteria penetapan bencana nasional?
Tidak Semua Bencana Jadi Bencana Nasional
Besarnya jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga kerugian harta benda tidak otomatis membuat suatu peristiwa ditetapkan sebagai bencana nasional. Penetapan status tersebut memiliki dasar hukum dan prosedur khusus.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa status dan tingkat bencana nasional maupun daerah ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, meliputi:
- jumlah korban,
- kerugian harta benda,
- kerusakan prasarana dan sarana,
- cakupan luas wilayah terdampak,
- serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status bencana tersebut diatur melalui Peraturan Presiden, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (3).
Peran BNPB dan Pemerintah Pusat
Dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, disebutkan bahwa Kepala BNPB dapat menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam kondisi tertentu, setelah mendapat keputusan rapat koordinasi antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Menko terkait.
