Kabarminang – Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah pejabat negara, gubernur, kepala kepolisian daerah (kapolda), anggota DPR, aktivis, dan mahasiswa diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam kasus tersebut, Listyo Sigit disebut tidak hanya diduga memberikan perintah, tetapi juga menjadi penerima akhir hasil penyadapan.
Pengungkapan itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan sejumlah temuan penyidikan terkait dugaan penyadapan yang dilakukan melalui jalur internal Polri.
Suyudi mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, hingga tokoh politik.
“Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” kata Suyudi.
Ia menegaskan, daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Suyudi juga membeberkan dugaan peran Listyo Sigit dalam rangkaian penyadapan. Mantan Kapolri tersebut diduga menentukan sasaran penyadapan melalui perintah lisan maupun pesan WhatsApp kepada pejabat yang menangani pemantauan komunikasi.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui whatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
