Kabarminang – Kota Pariaman mengikuti tahapan verifikasi lapangan dalam evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI melalui pertemuan daring yang diikuti Pemerintah Kota Pariaman, Rabu (11/11/2026).
Verifikasi berlangsung di ruang rapat wali kota, Balai Kota Pariaman. Tim evaluator KemenPPPA RI yang terlibat dalam kegiatan tersebut yakni Makna Sinatria dan Nurul Salimah.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balad, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Ika Septia Maulana, memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat PUG, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Yota mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan yang berkeadilan gender serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui instruksi wali kota terkait rancangan kebijakan PUG, capaian kinerja, praktik baik, serta dukungan regulasi dalam penyelenggaraan PUG dan perlindungan anak.
“Kami menegaskan kepemimpinan daerah dalam pembangunan yang adil gender dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, dengan adanya Instruksi Walikota tentang Rancangan Kebijakan PUG, dan capaian Kinerja, praktik baik, tantangan, serta bukti dukung penyelenggaraan Pengarustamaan Gender dan perlindungan anak, dengan adanya Keputusan Walikota yang memuat tentang hal tersebut,” ujarnya.
Ia juga memaparkan perjalanan Kota Pariaman dalam meraih Penghargaan Parahita Ekapraya. Pada 2021, Kota Pariaman memperoleh kategori Pratama. Kemudian, pada 19 Desember 2023, penghargaan tersebut meningkat menjadi kategori Madya.
Piagam dan trofi kategori Madya dari KemenPPPA RI diterima Kota Pariaman pada 9 Januari 2024. Penghargaan itu menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG.
Dari sisi capaian pembangunan, Yota menyebut Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pariaman meningkat dari 55,25 pada 2024 menjadi 60,14 pada 2025.
Menurutnya, peningkatan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Perempuan di Kota Pariaman semakin aktif berpartisipasi dalam sektor jasa, perdagangan kecil, hingga pariwisata lokal.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan berbagai program melalui DP3AKB untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pariaman tercatat sebesar 99,28 pada 2024 dan 98,86 pada 2025. Yota menyebut angka tersebut menunjukkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Pariaman relatif kecil.
Ia menegaskan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Bappeda berperan mengintegrasikan indikator gender dalam dokumen perencanaan, sedangkan kecamatan dan kelurahan bertugas mengidentifikasi kebutuhan serta mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Kolaborasi juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis melalui penyediaan program, anggaran, dan layanan responsif gender. Pemerintah turut mendorong keterlibatan dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas.
Dalam pemberdayaan perempuan, Pemko Pariaman juga memperluas akses ekonomi, kepemimpinan, dan layanan publik. Upaya kemandirian ekonomi dilakukan melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemasaran digital, serta penguatan kelompok usaha perempuan.
Pada aspek kepemimpinan, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, organisasi masyarakat, politik, dan jabatan publik.
Adapun perluasan akses layanan mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, informasi, serta pelayanan inklusif bagi perempuan dalam kelompok rentan.
Yota berharap berbagai upaya tersebut dapat mendukung terwujudnya Kota Pariaman sebagai daerah yang berdaya dan ramah anak.
“Perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga tangguh, pembangunan inklusif,” tutupnya.
