Kabarminang – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai berpotensi mengguncang peta politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk di Sumatera Barat. Pergeseran konstelasi politik nasional itu disebut dapat memengaruhi loyalitas sejumlah elite daerah yang selama ini berada dalam barisan partai tersebut.
Pengamat politik sekaligus mantan dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, Tamrin, menilai perubahan situasi politik di tingkat nasional bisa berdampak terhadap posisi Ketua DPW PSI Sumatera Barat yang juga Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni.
Menurut Tamrin, keputusan mundur Gibran pada Kamis (12/11/2026) dan memanasnya isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari dinamika yang berpotensi mengubah arah dukungan politik sejumlah tokoh.
“Mundurnya Gibran dan memanasnya skandal penyadapan membuat arah politik Hendrajoni serta masa depan PSI berada di persimpangan jalan,” ujar Tamrin.
Ia menyoroti perbedaan posisi politik antara Hendrajoni dan istrinya, Lisda Hendrajoni, yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
Lisda disebut ikut menandatangani usulan pemakzulan terhadap Gibran di parlemen sebelum surat pengunduran diri Wakil Presiden tersebut diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Tamrin menilai perbedaan sikap politik pasangan tersebut bukan semata-mata persoalan prinsip, melainkan menunjukkan pragmatisme politik di kalangan elite daerah. Ia menilai Hendrajoni cenderung menyesuaikan langkah politik dengan perubahan arah kekuasaan untuk mempertahankan posisi strategis.
“Hendrajoni memiliki karakter politik oportunis yang bergabung ke PSI semata-mata karena melihat besarnya pengaruh Joko Widodo saat itu,” kata Tamrin.
