Ia menyebut sejumlah persoalan politik dan hukum yang menyeret keluarga Joko Widodo turut berpotensi menggerus modal politik PSI. Di antaranya polemik penyetaraan ijazah SMA Gibran, desakan pemakzulan di DPR, hingga isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Situasi tersebut, menurut Tamrin, dapat mempersempit ruang gerak kader PSI di daerah untuk melakukan konsolidasi menghadapi kontestasi politik mendatang.
Untuk menghindari kemerosotan lebih jauh, ia menyarankan PSI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan arah politik partai.
“Jika PSI tidak melakukan transformasi radikal dengan merombak total struktur kepengurusan dan lepas dari bayang-bayang rezim lama, partai ini akan tenggelam,” tegas Tamrin.
Tamrin mengingatkan bahwa pemilih semakin kritis dalam menilai konsistensi dan rekam jejak partai politik maupun kepala daerah. Karena itu, partai yang tidak mampu melakukan pembaruan internal dinilai berisiko kehilangan dukungan pada pemilu mendatang.
Ia memperkirakan dinamika politik nasional ke depan akan diwarnai perpindahan kader dari partai-partai yang kehilangan patron kekuasaan.
Dalam konteks Sumatera Barat, sikap Hendrajoni dan jajaran pengurus PSI dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi salah satu penentu arah politik partai tersebut di tengah perubahan konstelasi nasional.
