Menurut Suyudi, terdapat dua mekanisme penyadapan di lingkungan Polri, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut jalur atensi. Jalur resmi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan standar operasional prosedur (SOP) Bareskrim Polri Tahun 2009.
Pada mekanisme resmi, penyadapan harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi dan dokumen pendukung. Selanjutnya, permohonan tersebut melewati proses verifikasi serta persetujuan secara berjenjang sebelum dilaksanakan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
Sementara itu, jalur atensi diduga digunakan dalam penyadapan yang menyeret Listyo Sigit dan sejumlah pejabat Polri lainnya. Mekanisme tersebut disebut berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” ujar Suyudi.
Dia menjelaskan, kedua mekanisme tersebut menggunakan perangkat teknis yang sama. Kondisi itu diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi sulit dibedakan dari penyadapan yang dilakukan berdasarkan prosedur resmi.
Penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam proses tersebut, mulai dari pemberian perintah tanpa permohonan penyidik, memasukkan nomor telepon ke sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.
Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Penyidikan terhadap perkara tersebut sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Pada Oktober 2026, penyidik juga menemukan dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem yang digunakan.
Pengungkapan terbaru ini menjadi bagian dari penjelasan Polri kepada Komisi III DPR RI mengenai konstruksi perkara, mekanisme penyadapan, serta dugaan keterlibatan masing-masing tersangka.
