“Dampak karhutla di Kalimantan terbukti merembet sangat cepat menghancurkan sektor kesehatan, melumpuhkan transportasi, merusak ekonomi, hingga menghancurkan ekosistem secara permanen,” tuturnya.
Ia menilai, pemadaman dan pemulihan setelah kebakaran membesar membutuhkan sumber daya serta koordinasi lintas lembaga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan upaya pencegahan sejak dini. Selain persoalan kesiapsiagaan, Timtim juga menyoroti pemanfaatan pemetaan GIS oleh pemerintah yang dinilainya masih terbatas.
“Perubahan paradigma dalam pemanfaatan GIS harus segera dilakukan, di mana GIS tidak boleh hanya dijadikan alat pembuat peta retrospektif untuk sekadar mencatat lokasi yang sudah terlanjur terbakar,” tegasnya.
Menurut dia, sistem informasi geospasial harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan strategis yang bersifat preventif sebelum bencana terjadi. Integrasi data spasial secara komprehensif, kata dia, menjadi penting agar indikasi titik api atau hotspot dapat dipetakan secara lebih akurat.
“Data hotspot wajib dihubungkan secara real-time dengan tutupan lahan, tingkat curah hujan, sejarah kebakaran masa lalu, pola arah angin, akses jalan pemadam, hingga keberadaan fasilitas publik,” ujar Timtim.
Integrasi tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat menentukan zona prioritas pengawasan dan penanganan secara lebih presisi.
Hotspot Tak Selalu Berarti Kebakaran
Timtim juga menggarisbawahi pentingnya membedakan titik panas atau hotspot dengan kejadian kebakaran aktual di lapangan.
“Keunggulan sebuah sistem GIS tidak diukur dari seberapa banyak titik merah yang tampil di layar visual, melainkan dari seberapa cepat verifikasi lapangan dilakukan dan diterjemahkan menjadi tindakan pemadaman,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menilai berulangnya Karhutla di lokasi yang sama dapat menjadi indikasi lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.
