Kabarminang – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie membenarkan informasi tersebut.
“(Gibran mundur) betul,” kata Budi kepada wartawan.
Budi juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma.
“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.
Kabar tersebut muncul di tengah polemik terkait ijazah Gibran yang turut menjadi perhatian di parlemen.
Pada hari yang sama, pimpinan DPR menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Rapat penerimaan usulan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Sejumlah perwakilan dari masing-masing fraksi juga menghadiri rapat tersebut.
Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), Saan menjelaskan bahwa hak menyatakan pendapat memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
