“Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak lagi memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden,” jelas Saan.
Dengan diterimanya usulan tersebut, DPR memproses aspirasi 120 anggotanya terkait polemik ijazah Gibran melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.
halaman 2 dari 2
