Kabarminang – Pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai sebagai bagian dari kontrak politik yang telah disampaikan kepada masyarakat sejak masa kampanye.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas yang menjadi alasan masyarakat memberikan dukungan kepada Prabowo dalam pemilihan presiden.
“Yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, program tersebut tidak bisa diberhentikan,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan program tersebut. Sebaliknya, pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, pemerintah akan memprioritaskan penataan dan penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi dibandingkan membangun unit baru.
Qodari menjelaskan bahwa untuk sementara waktu pemerintah akan melakukan moratorium pembangunan SPPG baru. Fokus utama saat ini adalah melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan pada SPPG yang telah berjalan.
“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembaruan mekanisme insentif bagi SPPG. Skema baru tersebut akan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani serta kualitas layanan yang diberikan.
Nantinya, setiap SPPG akan diklasifikasikan dalam sistem grading atau penilaian kinerja. SPPG dengan kualitas terbaik akan masuk kategori A, sedangkan yang memiliki kualitas sedang dan rendah masing-masing masuk kategori B dan C.
“Ke depan SPPG akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya,” jelas Qodari.
Pemerintah juga memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Selama periode libur, operasional dapur-dapur penyedia makanan bergizi sementara dihentikan guna memberi ruang bagi proses penataan.
“Kebetulan sekolah kita sedang memasuki masa libur. Salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan Badan Gizi Nasional adalah menghentikan dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur,” ujarnya.
Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas, proses pengolahan makanan, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Menurut Qodari, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan MBG sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya.
