Kabarminang – Pakar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Syafruddin Karimi, menilai pelemahan nilai tukarupiah hingga menyentuh Rp18.010 per dolar AS lebih banyak dipengaruhi tekanan ekonomi global dibandingkan masalah fundamental ekonomi dalam negeri.
Prof. Syafruddin menjelaskan bahwa sejumlah indikator global menunjukkan tingginya ketidakpastian pasar. Indeks dolar AS (DXY) tercatat berada di level 100,069, sementara indeks volatilitas pasar (VIX) mencapai 31,62.
Menurutnya, tingginya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun (US10Y) yang mencapai 5,25 persen turut mendorong perpindahan modal dari negara berkembang ke aset berbasis dolar yang dianggap lebih aman.
“Kondisi ini otomatis mendorong perpindahan dana dari pasar negara berkembang menuju aset aman berbasis dolar,” ujarnya saat diwawancarai pada Minggu (7/6/2026).
Meski rupiah mengalami tekanan, Prof. Syafruddin menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mencerminkan kerusakan pada fundamental ekonomi Indonesia.
“Kombinasi angka global ini menandakan tekanan eksternal yang kuat, bukan semata-mata kerusakan fundamental domestik,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai perkembangan indikator risiko kredit Indonesia. Menurutnya, angka Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun yang berada di level 145,614 perlu menjadi perhatian serius.
“Jika depresiasi rupiah bergerak bersama kenaikan CDS, tekanan IHSG, dan arus modal keluar, maka pelemahan itu berubah menjadi sinyal kredibilitas kebijakan,” jelasnya.
Ia menilai pemerintah dan Bank Indonesia perlu memandang pergerakan rupiah bukan hanya sebagai persoalan nilai tukar, melainkan sebagai cerminan tingkat kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi.
“Pemerintah dan Bank Indonesia perlu membaca rupiah sebagai indikator kepercayaan, bukan sekadar harga mata uang,” tegasnya.
Prof. Syafruddin menyebut pelaku pasar masih memberikan ruang bagi pelemahan rupiah selama pemerintah dan otoritas moneter mampu menjaga disiplin fiskal serta konsistensi kebijakan.
“Pasar akan tetap memberi ruang bagi pelemahan rupiah selama otoritas mampu menunjukkan disiplin fiskal dan konsistensi moneter,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dampak akhir dari guncangan global sangat bergantung pada kualitas respons kebijakan domestik. Menurutnya, tekanan dari penguatan dolar AS dapat berkembang menjadi risiko makrofinansial apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Dolar AS memberi guncangan awal, sedangkan kualitas kebijakan domestik menentukan apakah guncangan itu berhenti sebagai tekanan kurs atau berkembang menjadi risiko makrofinansial,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi berdampak langsung terhadap sektor riil. Kenaikan harga barang impor, terutama energi dan pangan, dapat memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
“Tekanan itu juga dapat menaikkan biaya utang, menekan IHSG, memperlambat investasi, melemahkan konsumsi, dan menggerus daya beli masyarakat,” katanya.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Prof. Syafruddin mendorong adanya langkah terpadu antara Bank Indonesia dan pemerintah. Ia menyarankan BI menjaga ekspektasi nilai tukar melalui intervensi yang terukur, sementara pemerintah memperkuat kredibilitas fiskal dengan mengendalikan belanja yang tidak produktif.
“Bank Indonesia perlu menjaga ekspektasi nilai tukar melalui intervensi terukur, sementara pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal dan menahan belanja tidak produktif,” ujarnya.
Meski demikian, Prof. Syafruddin menegaskan bahwa kondisi saat ini belum dapat disamakan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada 1997/1998.
“Pelemahan rupiah belum otomatis membawa kita ke krisis seperti 1997/1998, tetapi risiko rambatan akan meningkat jika otoritas gagal menahan transmisi dari kurs ke inflasi,” pungkasnya.
