Kabarminang – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempercepat pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, khususnya bagi sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 lalu.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, mengatakan program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan aman, nyaman, dan berkualitas.
“Program ini bukan sekadar membangun kembali, tetapi memastikan anak-anak kita mendapatkan fasilitas pendidikan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal,” ujar Hendra, Jumat (18/4/2026).
Ia menjelaskan, program revitalisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Kegiatan ini mencakup rehabilitasi bangunan sekolah, pembangunan unit baru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Berdasarkan data per 17 April 2026, Kabupaten Padang Pariaman memiliki 773 satuan pendidikan dengan total 66.532 siswa, didukung oleh 5.277 guru dan 1.859 tenaga kependidikan.
Namun, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025 menyebabkan kerusakan pada 57 sekolah, terdiri dari 21 PAUD, 27 SD, dan 3 SMP. Tiga di antaranya mengalami kerusakan berat dan harus direlokasi, termasuk SDN 05 Batang Anai.
“Untuk kerusakan ringan hingga sedang, penanganannya melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan yang rusak berat akan dibangun unit sekolah baru,” jelasnya.
Total anggaran revitalisasi yang dialokasikan mencapai Rp25,3 miliar, dengan rincian Rp11,3 miliar untuk PAUD, Rp6,39 miliar untuk SD, dan Rp7,55 miliar untuk SMP. Saat ini, sekitar 70 persen dana telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman, Hendri, menambahkan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pihak sekolah dan masyarakat setempat.
“Model swakelola ini dipilih agar pengerjaan lebih cepat, tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Ia menyebutkan, pengerjaan revitalisasi ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan, dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan tim teknis.
“Kami juga melakukan pendampingan teknis secara berkala agar setiap tahapan berjalan sesuai perencanaan, baik dari sisi kualitas bangunan maupun administrasi,” tambahnya.
Pemerintah daerah memastikan akan terus mengawal proses revitalisasi hingga seluruh sekolah terdampak kembali berfungsi optimal.
“Kami pastikan program ini berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkualitas, sehingga seluruh satuan pendidikan dapat kembali memberikan layanan terbaik,” tutup Hendra.
Dengan percepatan tersebut, Pemkab Padang Pariaman optimistis seluruh sekolah terdampak bencana dapat segera beroperasi normal dan mendukung kelancaran proses pembelajaran. (Diskominfo)
