PKS Sebut Provokasi Politik
Pernyataan tersebut mendapat sorotan dari PKS. Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian, menilai wacana “percepatan” sebelum Pemilu 2029 merupakan provokasi politik yang tidak sehat dan berbahaya bagi demokrasi.
Menurut Pipin, istilah “percepatan” tidak seharusnya disampaikan ke ruang publik tanpa penjelasan mengenai maksud dan mekanisme konstitusionalnya.
“Saya melihat pernyataan Budi Arie ini sebagai bentuk provokasi politik. Istilah ‘percepatan’ sebelum 2029 bukan pernyataan yang ringan. Ini bisa menimbulkan spekulasi, kegaduhan, dan ketidakpastian politik di tengah masyarakat,” kata Pipin dalam keterangannya.
Ia menegaskan Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang mengatur masa jabatan presiden dan proses pergantian kekuasaan.
“Kita tidak boleh bermain-main dengan konstitusi. Presiden memiliki mandat rakyat untuk memimpin sampai 2029. Mandat itu harus dihormati dan dijaga bersama,” tegasnya.
Pipin juga menyoroti keberadaan Jokowi dalam video tersebut. Meski tidak menuduh keterlibatan Jokowi, ia mengatakan situasi itu dapat menimbulkan pertanyaan publik.
“Kami tidak sedang menuduh Pak Jokowi. Tetapi publik tentu bertanya, mengapa wacana ‘percepatan’ ini muncul dan disampaikan dalam situasi seperti itu?” ujarnya.
Ia meminta Jokowi memberikan penjelasan apabila pernyataan tersebut memang murni merupakan pandangan pribadi Budi Arie.
Budi Arie Minta Maaf
Setelah videonya viral dan memicu kontroversi, Budi Arie menyampaikan permintaan maaf pada Rabu (26/8/2026).
Dalam keterangannya kepada wartawan, Budi Arie memberikan tiga poin klarifikasi. Ia menyebut pernyataan mengenai kemungkinan percepatan sebelum 2029 merupakan analisis pribadi.
“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” katanya.
Ia menegaskan pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan Jokowi yang berada di sampingnya saat video direkam.
“Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait… dan mengkaitnya, dengan Bapak Joko Widodo,” ujar Budi Arie.
Budi Arie juga menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikannya.
“Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih. Jaga terus persatuan Indonesia,” katanya.
PSI Tegaskan Jokowi Tak Beri Persetujuan
Ketua DPP PSI Bestari Barus juga menegaskan Jokowi tidak mengetahui ataupun memberikan persetujuan terhadap pernyataan Budi Arie tersebut.
Menurut Bestari, Jokowi hadir karena diundang untuk bertemu dengan para relawan.
“Pak Jokowi hadir karena diundang ingin bertemu dengan relawan, di situ ada orang yang nyolong ngomong gitu,” kata Bestari.
Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan.
“Saya kira seribu persen saya menggaransi bahwa tidak ada persetujuan Pak Jokowi untuk hal-hal seperti apa yang disampaikan kemarin pagi itu,” tegasnya.
