Setelah bebas, Natsir kembali aktif dalam kegiatan dakwah dan organisasi Islam, termasuk di tingkat internasional. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional pada 2008 melalui Keputusan Presiden Nomor 041/TK/2008.
4. Tan Malaka, Ditahan di Tengah Revolusi Kemerdekaan
Ibrahim Datuk Tan Malaka merupakan tokoh pergerakan nasional yang lahir di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Tan Malaka dikenal sebagai pemikir kemerdekaan, penulis, dan tokoh pergerakan yang memiliki pandangan tersendiri mengenai strategi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, ia aktif mendorong perjuangan rakyat agar pemerintah tidak terlalu mengandalkan jalur diplomasi dalam menghadapi Belanda.
Pada masa revolusi kemerdekaan, Tan Malaka membentuk Persatuan Perjuangan, sebuah wadah politik yang menghimpun sejumlah organisasi dan tokoh dengan tuntutan agar pemerintah menerapkan strategi perjuangan yang lebih tegas terhadap Belanda.
Perbedaan pandangan politik antara kelompok tersebut dan pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir kemudian memicu ketegangan. Pada 17 Maret 1946, Tan Malaka ditangkap di Madiun bersama sejumlah tokoh lainnya.
Berdasarkan penelitian sejarawan Harry A. Poeze dalam buku Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, Tan Malaka dan sejumlah pengikutnya menjalani penahanan tanpa proses pengadilan sejak Maret 1946 hingga September 1948.
Penahanan tersebut berlangsung ketika Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh perdana menteri. Tan Malaka akhirnya dibebaskan pada September 1948, setelah menjalani penahanan selama lebih dari dua tahun.
Pemerintah kemudian menetapkannya sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963 tanggal 28 Maret 1963.
Penahanan dalam Perjalanan Sejarah Republik
Riwayat keempat tokoh tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan sejarah Indonesia setelah kemerdekaan tidak selalu berlangsung tanpa pertentangan politik. Perbedaan pandangan mengenai arah pemerintahan, ideologi, dan strategi mempertahankan negara menjadi bagian dari dinamika politik pada masa awal Republik Indonesia.
