Di sisi lain, dorongan pemakzulan terhadap Gibran juga berkembang di DPR RI. Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).
Proses pemakzulan memiliki tahapan berbeda dengan pengunduran diri. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, proses pemberhentian presiden atau wakil presiden harus melalui DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian MPR.
Sebelumnya, persoalan persyaratan pendidikan Gibran juga menjadi sorotan setelah muncul dua putusan pengadilan. Pada 6 Oktober 2026, MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.
Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan memerintahkan agar ditarik untuk dimusnahkan.
Meski terdapat dua jalur yang dapat menyebabkan kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pengunduran diri dan pemakzulan, pengisian posisi tersebut tetap mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Mekanisme pemilihan melalui MPR tersebut merupakan hasil amendemen ketiga UUD 1945 pada 2001 dan belum pernah diterapkan sejak disahkan.
