Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan ketentuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti. Selanjutnya, MPR memilih satu di antaranya untuk mengisi jabatan wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan presiden.
MPR sendiri terdiri atas anggota DPR dan DPD. Jika mekanisme tersebut diterapkan, wakil presiden terpilih akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2029.
Adapun isu mengenai masa depan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Gibran masih aktif menjabat sebagai wakil presiden.
Pernyataan itu disampaikan Puan seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Selama belum ada pernyataan resmi kita tunggu saja,” kata Puan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah menyatakan niat untuk mundur dalam pertemuan dengan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Namun, hingga kini belum ada surat pengunduran diri resmi yang diajukan.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Istana disebut tidak memberikan batas waktu terkait permintaan tersebut.
