Selain faktor alam, masalah alih fungsi lahan yang masif di atas bekas jalur rel kereta lama juga menjadi tantangan bagi pemangku kebijakan, salah satunya di rute Padang Panjang menuju Bukittinggi yang dahulu merupakan rel, kini telah berubah menjadi permukiman padat, tempat usaha, hingga fasilitas umum.
“Pemerintah memerlukan data inventarisasi spasial yang detail agar proses reaktivasi rel tidak memicu konflik sosial dengan warga,” sambung Timtim.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa aspek keselamatan perlintasan sebidang juga harus dipetakan sejak awal demi mencegah kecelakaan di masa depan.
Ia menilai proyek strategis ini pada dasarnya bukan sekadar menguji kemampuan teknis memasang rel, melainkan menguji kecerdasan manusia dalam menyelaraskan infrastruktur dengan karakteristik alam.
“Infrastruktur yang sukses di Sumbar bukanlah yang paling cepat selesai, tetapi yang paling mampu berdamai dengan kondisi alamnya,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat mencuat usai Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pengembangan kereta api di Sumatera Barat (Sumbar). Salah satu program yang akan dijalankan adalah reaktivasi sejumlah jalur kereta api dengan dukungan investasi sekitar Rp300 miliar.
Dikutip dari detik.com, Andre menyebut jalur yang masuk rencana reaktivasi tersebut antara lain Naras–Sungai Limau 6,5 kilometer, Kayu Tanam–Padang Panjang–Bukittinggi–Limbanan 162 kilometer, Muara Kalaban–Sawahlunto 4 kilometer, Padang Panjang–Batu Tabal 18 kilometer, Batu Tabal–Solok 34 kilometer, serta Solok–Muara Kalaban 24 kilometer.
