Kabarminang – Wali Kota Pariaman Yota Balad memaparkan kondisi kerusakan Kota Pariaman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat, yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Rakor strategis tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Dalam paparannya, Yota Balad menyampaikan bahwa berdasarkan pemutakhiran data dan kajian teknis terbaru, estimasi kebutuhan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Pariaman diperkirakan mencapai Rp589 miliar.
“Berdasarkan hasil verifikasi lapangan lintas OPD, total nilai kerusakan akibat bencana tersebut mencapai Rp497 miliar dengan rincian di sektor perumahan sekitar Rp6,8 miliar, infrastruktur Rp452 miliar, ekonomi Rp17,6 miliar, sosial Rp12,6 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp7,9 miliar. Nilai kerusakan tersebut merupakan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi fisik agar kembali berfungsi seperti sebelum bencana,” ujar Yota Balad.
Selain kerusakan fisik, bencana juga menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp499 miliar. Kerugian tersebut berasal dari terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, antara lain kehilangan pendapatan sektor UMKM dan perdagangan, sektor pertanian dan perikanan, gangguan layanan publik dan pendidikan, layanan kesehatan, serta sektor pariwisata.
Berdasarkan akumulasi nilai kerusakan dan kerugian tersebut, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana, Pemerintah Kota Pariaman menyusun kebutuhan dana R3P sebesar Rp589 miliar. Fokus penanganan diarahkan pada perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat terdampak bencana, termasuk relokasi rumah yang berada di sepanjang aliran sungai.
Untuk sektor infrastruktur, pemulihan direncanakan dilakukan secara bertahap dengan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pelayanan transportasi, penyediaan air minum, sumber daya air, serta irigasi. Sementara pada sektor ekonomi, pemulihan akan dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi usaha masyarakat guna mengembalikan aktivitas ekonomi dan kapasitas produksi, termasuk sub sektor pariwisata.
Kebutuhan dana R3P tersebut akan diusulkan melalui dukungan APBD, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Pariaman pada akhir November 2025 juga berdampak pada sekitar 7.661 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Berdasarkan pendataan, total rumah yang terdampak atau terendam tercatat sebanyak 2.377 unit, dengan 45 rumah mengalami kerusakan dan 10 unit rumah direncanakan untuk relokasi.
Selain permukiman, bencana juga mengakibatkan kerusakan berbagai infrastruktur vital, di antaranya infrastruktur transportasi berupa 13 ruas jalan, 4 unit jembatan, 15 unit fasilitas keselamatan jalan, 6 unit drainase jalan, serta 2 unit sarana transportasi laut.
Bencana tersebut juga merusak gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, rumah ibadah, irigasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, serta ratusan hektare lahan pertanian dan perikanan.
Yota Balad menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pariaman untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pascabencana, khususnya pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita berharap rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan fisik, tetapi juga harus dibarengi penguatan mitigasi guna menekan risiko bencana ke depan,” tegasnya usai memaparkan data R3P Kota Pariaman.
Sementara itu, Sestama BNPB Rustian berharap finalisasi dokumen R3P dapat menjadi dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. BNPB siap mendukung rehab-rekon bagi daerah terdampak ke kementerian terkait,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menyampaikan bahwa R3P disusun dengan semangat “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana” melalui pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable sebagai instrumen strategis yang menyatukan langkah pemerintah pusat hingga daerah.
“Melalui finalisasi dokumen R3P ini, kita optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur, sehingga Sumatera Barat tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi wilayah yang lebih tangguh dan aman bencana di masa depan,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pariaman turut menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak sebagai wujud kesepahaman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
