Kabarminang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) khusus untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Barat. Rakor berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri para kepala daerah terdampak, termasuk Wali Kota Pariaman, Yota Balad, Selasa (14/1).
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat pemulihan infrastruktur serta perekonomian masyarakat. Ia menekankan bahwa perbaikan akses jalan, jembatan, listrik, dan jaringan air bersih menjadi prioritas utama akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir dan tanah longsor.
“Memang we have to start from the problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu. Sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, berdasarkan hasil rapat, pemantauan melalui dasbor kebencanaan, serta koordinasi intensif, pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan,” ujar Tito.
Mendagri juga meminta agar pemerintah daerah menyampaikan data detail terkait titik-titik kerusakan, khususnya dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Kita ingin detail titiknya disampaikan, sehingga nanti bisa kita teruskan ke kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lainnya agar semua bisa bergerak,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Pariaman Yota Balad melaporkan bahwa langkah-langkah tanggap darurat yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman pascakejadian bencana telah menunjukkan hasil positif. Aktivitas publik, pasar, serta akses transportasi di Kota Pariaman kini berangsur kembali normal.
“Kami melaporkan kepada Mendagri bahwa berkat kerja keras tim di lapangan dan dukungan masyarakat, kondisi Kota Pariaman saat ini sudah mulai pulih. Bantuan telah disalurkan kepada korban bencana, termasuk pedagang dan pelaku usaha yang terdampak. Fokus kami kini adalah transisi dari masa darurat menuju fase rekonstruksi permanen,” ujarnya.
Yota Balad juga menyampaikan bahwa Pemko Pariaman telah menyerahkan dokumen R3P Kota Pariaman sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat.
