Kabarminang – Pengamat Politik sekaligus mantan dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, Tamrin, menyebut hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemko) masih menyisakan sekat koordinasi yang menghambat integrasi kebijakan daerah.
“Menurut pantauan kami, masih terlihat adanya sekat dan penolakan kewenangan dari kepala daerah tingkat dua terhadap gubernur,” ujarnya kepada Sumbarkita, Minggu (16/8/2026).
Tamrin menilai hambatan koordinasi antartingkat pemerintahan ini tercermin nyata dalam sejumlah friksi politik yang sempat mengemuka ke ruang publik. Salah satunya, perselisihan terbuka antara Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan mantan Bupati Solok Epyardi Asda.
Ia menilai, ketegangan semacam itu dinilai berakar dari pola kebijakan gubernur yang kerap bersifat normatif dan kurang menyentuh persoalan teknis di tingkat akar rumput.
Di sisi lain, ia menilai persoalan krusial masyarakat seperti perluasan lapangan kerja dan penanganan masalah ekonomi riil dinilai belum terjawab secara optimal oleh kebijakan provinsi.
“Kelemahan tersebut membuat kepercayaan serta loyalitas publik di daerah justru lebih terkonsentrasi pada bupati atau wali kota masing-masing,” tuturnya.
Kondisi tersebut menyebabkan pamor dan pengaruh kepemimpinan tingkat provinsi sering kali kalah bersaing dengan inisiatif langsung dari pemerintah kabupaten dan kota.
Selain problem koordinasi internal, Tamrin juga menyoroti keengganan pihak pemprov dalam memperjuangkan aspirasi lokal secara tegas ke tingkat nasional.
