Gubernur dinilai memiliki kekhawatiran berlebih untuk mengambil sikap yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Ketakutan untuk bersikap berbeda dengan pusat membuat gubernur dinilai kurang berani membela aspirasi daerah secara tegas di hadapan publik,” jelasnya.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Tamrin menekankan pentingnya kehadiran pemimpin provinsi yang memiliki kecerdasan serta visi teknokratis yang matang.
Ia mengatakan, gubernur dituntut harus mampu menjembatani serta merangkul otonomi daerah tingkat dua agar bersinergi secara utuh di tingkat provinsi tanpa memicu gesekan politik.
“Secara ideal, gubernur harus memiliki visi kepemimpinan teknokratis yang mampu merangkul kewenangan kabupaten dan kota agar bersinergi tanpa menimbulkan konflik,” imbuhnya.
