Kabarminang – Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat, Dandy Indarto Seno, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang Panjang atas pencapaiannya dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos) nontunai. Kota ini menempati peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat dan peringkat ke-10 se-Sumatera dalam hal tersebut.
Apresiasi itu disampaikan Dandy dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penyaluran Bansos Nontunai Tahun 2025 yang digelar di Hall Lantai III Balai Kota Padang Panjang, Jumat (20/6/2025). Acara tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, dan diikuti oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agen penyalur, serta pendamping sosial.
“Ini menunjukkan komitmen dan sinergi yang baik antarpihak dalam penyaluran bansos nontunai. BI sebagai bank sentral turut berperan dalam pengendalian serta pemantauan distribusi bansos, termasuk memberikan edukasi kepada penerima,” ujar Dandy.
Ia menambahkan, sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman KPM terhadap mekanisme pencairan dana, sehingga bantuan bisa diterima secara efisien, aman, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Allex Saputra menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bansos. Ia menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 27.422 jiwa di Padang Panjang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan 1.307 KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2.092 KPM penerima Program Sembako.
“Angka ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki pekerjaan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” kata Allex.
Ia juga menegaskan komitmen Pemko Padang Panjang dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk melalui alokasi APBD yang berpihak kepada masyarakat rentan.
“Kita terus mendorong agar penyaluran bansos, baik PKH maupun Program Sembako, benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan. Bantuan triwulan I telah dicairkan pada Maret lalu, dan Insyaallah bantuan tahap II akan disalurkan pada Juni ini,” ujarnya.
