Kabarminang – Kota Padang, Sumatera Barat, masuk tiga besar kota terbaik di Indonesia dalam penilaian penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi tahun 2026. Capaian ini menjadi pengakuan atas upaya Pemerintah Kota Padang dalam membenahi pengelolaan sampah dan air limbah domestik secara berkelanjutan.
Hal tersebut terungkap saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan Tim Penilai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sanitasi 2026 di Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang, Senin (26/10/2026).
Tim penilai dipimpin Rezeki Perangin Angin, Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kunjungan tersebut bertujuan memverifikasi hasil penilaian sekaligus melihat secara langsung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi di Kota Padang.
Turut hadir Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Fadelan Fitra Masta.
Fadly Amran mengatakan, pengelolaan sanitasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan Padang sebagai kota pintar (smart city) sekaligus kota sehat. Karena itu, pemerintah kota memperkuat pengelolaan persampahan dan air limbah domestik melalui dukungan anggaran dan pembenahan sistem pelayanan.
Pada tahun anggaran 2026, Pemko Padang mengalokasikan 4,18 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat sektor persampahan dan air limbah domestik.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS), penerapan pemilahan sampah, pencatatan kepatuhan, penyusunan tarif retribusi yang berkeadilan, serta pembentukan dua unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pada 2026.
Fadly menjelaskan, Pemko Padang juga mengembangkan LPS berbasis masyarakat dengan dukungan sekitar 600 becak motor (bentor) untuk menjemput sampah dari lingkungan warga.
Selain itu, pemerintah kota mendorong keterlibatan rumah tangga dan pelaku usaha melalui pemberian insentif bagi pihak yang melakukan pemilahan sampah. Penguatan bank sampah, pengomposan, dan pengolahan sampah organik juga menjadi bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah.
“Kami ingin menjadikan Padang sebagai kota tujuan dengan pelayanan dasar yang berkualitas melalui pembenahan sanitasi, air bersih, kebersihan lingkungan, serta standar kebersihan usaha dan produk makanan. Penilaian ini menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan sanitasi demi mewujudkan Kota Padang yang bersih, sehat, nyaman, dan berdaya saing,” kata Fadly.
Di sektor air limbah domestik, Pemko Padang tengah menyusun rencana induk atau masterplan pengelolaan air limbah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan sistem pengolahan terpusat berskala kota dengan memprioritaskan kawasan Batang Arau dan Muaro.
Menurut Fadly, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah pencemaran saluran drainase dan sungai akibat air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik.
“Selain persampahan, kita tengah menyusun masterplan pengelolaan air limbah domestik, termasuk pengembangan sistem pengolahan terpusat skala kota dengan memprioritaskan kawasan Batang Arau dan Muaro untuk mencegah pencemaran drainase dan sungai. Kita juga membuka peluang kerja sama sister city (kota kembar) dengan Kota Hildesheim, Jerman untuk mendukung perencanaan sistem pengolahan air limbah berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Rezeki Perangin Angin menjelaskan, penilaian kabupaten/kota terbaik dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data pengelolaan persampahan dan air limbah domestik.
Dari 75 kabupaten/kota yang mengikuti seleksi awal, sebanyak 15 daerah lolos ke tahap berikutnya. Seleksi kemudian mengerucut hingga terpilih enam daerah terbaik, yang terdiri atas tiga kabupaten dan tiga kota.
“Berdasarkan tipologi kota, Padang masuk tiga terbaik di Indonesia. Ini patut diapresiasi, namun kami perlu melihat langsung kondisi di lapangan untuk memastikan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rezeki.
Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara data yang disampaikan pemerintah daerah dan kondisi penyelenggaraan sanitasi di lapangan.
Capaian masuk tiga besar nasional ini sekaligus menjadi tantangan bagi Pemko Padang untuk menjaga konsistensi pembenahan pengelolaan sampah dan air limbah domestik, terutama melalui penguatan layanan, infrastruktur, serta partisipasi masyarakat.
