Kabarminang – Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan lima prioritas utama pembangunan daerah untuk tahun 2027. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Elzadaswarman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 sekaligus Rembuk Stunting 2026 di Aula Joserizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Senin (30/3/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik” tersebut menjadi forum strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan hingga kota, agar sejalan dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.
Elzadaswarman menjelaskan, penyusunan perencanaan dilakukan melalui pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis, dengan tetap mempedomani target-target yang telah ditetapkan.
Dalam paparannya, ia menyebut capaian indikator makro Kota Payakumbuh menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, meskipun masih di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh mencapai 81,62, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan berada pada angka 4,95 persen, dengan tingkat pengangguran sebesar 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita mencapai Rp66,037 juta.
Elzadaswarman menambahkan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang difokuskan pada lima prioritas pembangunan.
“Prioritas pertama adalah peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Kedua, peningkatan perekonomian yang berkualitas dan unggul berbasis produk serta inovasi,” ujarnya.
Selanjutnya, prioritas ketiga adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas, sejalan dengan komitmen Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi.
Prioritas keempat menitikberatkan pada penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sementara prioritas kelima adalah pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.
Selain itu, Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mendukung berbagai program strategis nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta percepatan penurunan stunting.
“Elzadaswarman menekankan setiap rencana pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab permasalahan daerah secara tepat sasaran,” katanya.
Ia berharap melalui forum Musrenbang tersebut, seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Gubernur Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, pimpinan dan anggota DPRD Kota Payakumbuh, Forkopimda, serta unsur organisasi masyarakat dan undangan lainnya.
