Dalam kesempatan itu, Tiara meminta para pejabat yang memiliki kewenangan di daerah agar meneruskan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan salah satu cara masyarakat meminta perhatian terhadap persoalan yang mereka soroti.
“Jika pejabat tidak menyampaikan, kepada siapa kami menyampaikan? Kepada siapa kami mengadu lagi, Pak? Minta semua tuntutan ini tersampaikan,” ujar Tiara dalam orasinya.
Aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Sumbar tersebut membawa sejumlah isu, termasuk desakan agar pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Massa juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan dan kepemimpinan nasional melalui orasi, spanduk, serta poster.
Sejumlah spanduk yang dibentangkan massa bertuliskan, antara lain, “Hutan Terbakar Rakyat Sengsara”, “Selamatkan Daulat Rakyat”, dan “Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional”.
Selain menyoroti penanganan karhutla, massa juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Hal itu terlihat dari spanduk dan poster bertuliskan “Turunkan Prabowo-Gibran”, “Hentikan Program MBG dan KDMP”, serta “Mana Ijazah SMA Wapres”.
