Kabarminang – Aktivitas impor di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) saat ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri lokal, bukan untuk barang konsumsi masyarakat. Namun, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dinilai semakin menekan biaya operasional industri di daerah tersebut.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, Novrial, mengatakan bahwa ketergantungan terhadap sejumlah komoditas impor masih sulit dihindari karena beberapa kebutuhan industri belum tersedia di dalam negeri.
“Impor kita sama sekali bukan untuk perilaku konsumerisme warga. Ini murni untuk menjaga keberlangsungan produksi industri lokal yang bahan bakunya belum tersedia di dalam negeri,” kata Novrial, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar barang impor yang masuk ke Sumbar terlebih dahulu melalui pelabuhan di Jakarta sebelum didistribusikan ke daerah.
Menurut Novrial, sejumlah sektor industri di Sumbar masih membutuhkan pasokan bahan dari luar negeri. Salah satunya adalah industri semen. PT Semen Padang, misalnya, secara rutin mendatangkan material khusus dari luar negeri untuk menjaga kualitas produksi sesuai standar perusahaan.
Selain itu, industri pengolahan kelapa sawit juga masih mengandalkan bahan pendukung impor. Sejumlah pabrik pengolahan sawit membutuhkan zat kimia dan bahan campuran khusus untuk mendukung proses produksi.
Sektor infrastruktur juga tidak luput dari ketergantungan tersebut, terutama untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional. Pembangunan jalan tol di Sumbar, misalnya, memerlukan baja dengan spesifikasi tertentu, baut berukuran khusus, serta komponen teknik lainnya yang belum tersedia secara memadai di pasar domestik.
“Ketika ada proyek besar seperti jalan tol, kebutuhan baja dan komponen khusus memang harus didatangkan dari luar karena spesifikasinya sangat ketat,” ujar Novrial.
Di sisi lain, penguatan dolar AS terhadap rupiah menambah tekanan bagi perusahaan importir di Sumbar. Kenaikan nilai dolar membuat perusahaan harus menyiapkan biaya lebih besar untuk memperoleh jumlah bahan baku yang sama.
“Penguatan dolar menjadi beban berat bagi perusahaan importir di Sumbar. Mereka terpaksa menyediakan modal rupiah dalam jumlah yang jauh lebih banyak demi membeli bahan baku yang sama,” katanya.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mendorong kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya memengaruhi daya saing produk lokal. Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini terus memantau perkembangan ekonomi dan memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha serta sektor logistik guna mencari langkah efisiensi biaya distribusi.
