Tentang perbaikan jembatan di Tanah Datar, BEM Sumbar menyebut lambannya perbaikan jembatan itu pascabencana sebagai bentuk kelalaian negara. Menurut mereka, infrastruktur bukan sekadar proyek, melainkan juga simbol kehadiran dan keberpihakan negara terhadap rakyat.
“Negara hadir bukan melalui pernyataan, tapi lewat tindakan nyata,” kata Koordinator Aliansi BEM Sumbar Sumbar, Rifaldi.
Peristiwa intoleransi terhadap jemaat GKSI Anugerah di Padang Sarai, Kota Padang, juga mendapat kecaman dari BEM Sumbar. Mereka menilai bahwa penyerangan di rumah doa dan kekerasan terhadap anak-anak merupakan kegagalan negara memberikan perlindungan. Mereka menilai SKB 2 Menteri 2006 telah menjadi instrumen diskriminatif yang perlu segera dievaluasi ulang.
Masalah lain yang disoroti BEM Sumbar ialah penumpukan sampah di Danau Singkarak akibat pembangunan bendungan di sekitar Jembatan Ombilin. Mereka menuding pembangunan itu mengabaikan analisis dampak lingkungan dan mengancam populasi ikan bilih, spesies endemik dan andalan ekonomi masyarakat setempat.
Dalam aksi itu Alians BEM Sumbar menyampaikan 12 aspirasi. Pertama, menuntut DPR RI meninjau ulang pasal bermasalah dalam RKUHAP, melibatkan publik secara luas dan menunda pengesahan. Kedua, menolak manipulasi dan politisasi sejarah. Ketiga, menolak deforestasi dan tambang ilegal di Sumbar. Keempat, menolak rangkap jabatan di pemerintahan. Kelima, mendesak DPRD Sumbar menindak dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Incasi Raya. Keenam, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Ketujuh, menuntut audit bantuan pascabencana di Tanah Datar. Kedepalan, mendesak peninjauan ulang kasus intoleransi di Padang Sarai. Kesembilan, mendorong pencabutan izin PBPH bermasalah di Pulau Sipora. Kesepuluh, mendesak audiensi terbuka terkait masalah PLTU Ombilin dan bendungan Singkarak. Kesebelas, meminta pemerintah menindak perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal dan prioritaskan tenaga lokal. Kedua belas, meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, turun langsung menghadapi mahasiswa. Ia menyatakan bahwa semua aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan di tiap komisi di DPRD itu.
“Jangan gentar dan kawal kami. Kami siap menerima kritik dari mahasiswa,” kata Muhidi.
Ia menegaskan bahwa semua kritik yang masuk akan diterima dan ditindaklanjuti secara kelembagaan.
