Kabarminang.com – Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA) menunjukkan langkah konkret dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di daerahnya.
JKA melakukan pertemuan resmi dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae guna menyampaikan langsung proposal pembangunan Jembatan Kayu Gadang Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Kepala BNPB ke lokasi jembatan yang kondisinya kini sangat memprihatinkan. Infrastruktur penghubung vital ini dinilai sangat mendesak untuk dibangun ulang secara permanen demi menjamin kelancaran aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jembatan Kayu Gadang Sikabu merupakan urat nadi bagi masyarakat kami. Jika tidak segera dibangun secara permanen, dampaknya akan besar terhadap mobilitas warga dan roda ekonomi,” ujarnya yang dilansir pada Senin (19/5).
JKA secara resmi menyerahkan proposal teknis dan administratif kepada Komisi V DPR RI, komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan pembangunan daerah tertinggal.
“Kami berharap besar kepada Komisi V agar usulan ini dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran nasional. Kabupaten Padang Pariaman sangat membutuhkan dukungan pusat melalui alokasi APBN,” tambahnya.
Langkah JKA ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam membangun komunikasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat.
“Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara daerah dan pusat adalah kunci agar pembangunan dapat merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Diharapkan, dengan adanya dukungan DPR RI dan kementerian terkait, pembangunan Jembatan Kayu Gadang Sikabu dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.
Ridwan Bae menyambut baik langkah proaktif tersebut. Ia menegaskan bahwa Komisi V terbuka terhadap aspirasi pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Komisi V siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian PUPR. Insyaallah, jika semua persyaratan terpenuhi, proyek ini akan kami dorong untuk direalisasikan,” ujar Ridwan.
