Kabarminang – Pemerintah menghentikan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Barat (Sumbar). Kebijakan ini membuat berbagai program pelatihan untuk pemuda dan calon tenaga kerja di Sumbar berpotensi kolaps.
Kepala Disnakertrans Sumbar, Nizam Ul Muluk, mengungkapkan bahwa sebelumnya Sumbar menerima anggaran sekitar Rp5,4 miliar dari lima direktorat jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan. Anggaran itu untuk mendukung pelatihan vokasional, penempatan tenaga kerja, serta penguatan kemitraan dan industrialisasi. Namun, secara bertahap dana itu menyusut hingga akhirnya habis.
“Awalnya Rp5,4 miliar, turun jadi Rp2,3 miliar, lalu tinggal Rp800 juta. Dan sekarang sudah nol,” kata Nizam kepada Kabarminang, Jumat (11/4).
Surat resmi penghentian dana APBN tersebut, menurut Nizam, telah disampaikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh kepala dinas tenaga kerja di 34 provinsi.
Saat ditanya apakah ini bagian dari efisiensi anggaran, Nizam membenarkan hal tersebut. Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
“Ini efisiensi. Pemprov itu kan perpanjangan pemerintah pusat. Sekarang gubernur itu perpanjangan tangan presiden,” ungkapnya.
Meski demikian, Nizam menyebut bahwa pihaknya tetap berupaya menjalankan pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumbar, namun kini hanya mengandalkan dana APBD.
“BLK masih jalan, tapi dananya cuma dari APBD. Yang dari APBN sudah nol. Tiga hari lalu, resmi dinyatakan habis,” imbuhnya.
