Dampak bencana juga dirasakan sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian dan persawahan dilaporkan tertimbun material lumpur, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas dan perekonomian warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah memfokuskan penanganan pada pembersihan wilayah terdampak, pemulihan akses, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kebutuhan pangan dan layanan kesehatan.
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga, pemerintah telah menyiapkan dapur umum terpadu di Kantor Wali Nagari Sungai Pinang. Dapur umum tersebut didukung mobil dapur umum dan dapur nagari.
“Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, dapur umum dipusatkan di Kantor Wali Nagari Sungai Pinang dengan memanfaatkan mobil dapur umum dan dapur nagari,” kata Armen.
Ia mengatakan, makanan siap saji terus didistribusikan secara berkala ke nagari-nagari yang terdampak banjir. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama proses penanganan bencana berlangsung.
Armen menambahkan, status tanggap darurat juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara terpadu sesuai kebutuhan di lapangan. Saat ini, tim terkait masih melakukan pendataan dan verifikasi terhadap dampak bencana, termasuk kondisi rumah warga serta kerusakan infrastruktur lainnya.
“Pemerintah daerah melakukan pendataan lebih lanjut terhadap rumah warga yang rusak atau hanyut serta kerusakan infrastruktur lainnya,” jelas Armen.
Armen menegaskan, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar bagi instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya dan menghitung kebutuhan bantuan bagi masyaraka
