Kabarminang — Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh. Permintaan tersebut merupakan salah satu rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape. Ia menyebut bahwa fatwa itu juga mencakup seluruh rantai bisnis produk tersebut, dari produksi hingga penjualan.
“Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” ujar Ni’am sebagaimana dilansir dari MUI Digital pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Ni’am, penetapan fatwa tersebut didasarkan pada dampak negatif penggunaan vape terhadap kesehatan dan lingkungan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pihaknya ialah kandungan nikotin yang dapat memicu ketergantungan dan merusak sistem saraf. Selain itu, ia menyebut vape marak disalahgunakan sebagai media peredaran zat-zat terlarang, termasuk narkotika dan psikotropika.
Atas dasar itu, Ni’am mengatakan MUI meminta Presiden Prabowo dan DPR RI segera mengambil langkah konkret melalui pembentukan regulasi yang mengatur pelarangan vape.
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah tersebut menilai undang-undang yang disertai sanksi tegas diperlukan untuk menghentikan peredaran vape sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ia juga menilai regulasi tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman paparan nikotin dan penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik.
Dalam fatwa tersebut, MUI juga secara tegas menetapkan hukum produksi dan perdagangan vape.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram,” ucap Ni’am.
Ni’am berharap pemerintah dan DPR RI segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan zat adiktif.
