Kabarminang – Wali Kota Pariaman Yota Balad menerima kunjungan Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Marsma TNI Ridha Hermawan di Kantor Balaikota Pariaman, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas yang terdampak bencana di Kota Pariaman. Diskusi juga diarahkan pada upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi agar pembangunan pascabencana dapat segera dirasakan masyarakat.
Yota Balad menyambut kedatangan tim Satgas PRR Nasional dan berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan pascabencana di Kota Pariaman.
“Beberapa aspek pembangunan pasca bencana telah mulai dikerjakan dan hampir 75 % selesai,” ujarnya.
Menurut Yota, masih terdapat sejumlah usulan tambahan yang belum terakomodasi. Hal itu antara lain dipengaruhi faktor sosial dan kekeluargaan di tengah masyarakat.
Ia mengatakan persoalan tersebut diupayakan segera diselesaikan sehingga proses pembangunan dapat kembali dilanjutkan. Beberapa pekerjaan yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan hunian tetap (huntap) serta relokasi jembatan gantung di Desa Rambai dan Kampung Apar.
Selain itu, Yota mengusulkan revitalisasi aliran Sungai Batang Mangua atau Batang Mangor sepanjang kurang lebih 12 kilometer. Sungai tersebut merupakan batas wilayah antara Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
Menurut Yota, kondisi aliran sungai tersebut perlu mendapat perhatian karena sejumlah titik kerap mengalami longsor dan terkikis ketika hujan lebat. Kondisi itu dinilai berisiko terhadap permukiman warga yang berada di sepanjang aliran sungai.
Menanggapi usulan tersebut, Marsma TNI Ridha Hermawan mengatakan pihaknya akan mendorong percepatan pembangunan di Kota Pariaman dan menyampaikan hasil kunjungan kepada Ketua Satgas Nasional PRR, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian.
“Karena memang kegiatan kunjungan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memulihkan kondisi wilayah yang terdampak bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi penanganan bencana serta percepatan realisasi dana TKD agar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” sebutnya.
Ridha mengatakan tim Satgas PRR juga akan melakukan survei lapangan untuk memastikan berbagai indikator dan usulan yang disampaikan pemerintah daerah dapat menjadi perhatian dalam percepatan penanganan pascabencana.
Survei tersebut terutama menyasar sarana dan prasarana umum, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kota Pariaman.
Monitoring lapangan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Dinas PUPR, Inspektorat, Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta bagian pemerintahan Kota Pariaman.
