Kabarminang – Penanganan kemacetan kronis di koridor Jalan Padang–Bukittinggi dinilai membutuhkan pendekatan sistem transportasi terintegrasi dan tata ruang berbasis geospasial yang komprehensif, bukan sekadar memilih salah satu proyek infrastruktur sebagai solusi utama.
Hal itu disampaikan Praktisi Geographic Information System (GIS) sekaligus Pengamat Mitigasi Bencana Sumatera Barat, Timtim Deby Purnasebta. Dia mengatakan penuntasan persoalan lalu lintas di jalur utama tersebut harus memandang setiap proyek pembangunan sebagai bagian yang saling melengkapi.
Timtim menjelaskan, jalur Padang–Bukittinggi merupakan urat nadi transportasi utama di Sumatera Barat yang menghubungkan kawasan pesisir dengan dataran tinggi, destinasi pariwisata, pusat distribusi logistik, hingga akses menuju Provinsi Riau.
Dalam kondisi normal, kata dia, waktu tempuh perjalanan dari Padang ke Bukittinggi berkisar 2 hingga 2,5 jam. Namun, saat terjadi kepadatan lalu lintas, durasi perjalanan meningkat secara signifikan.
Pada puncak kepadatan, seperti akhir pekan dan musim mudik Lebaran 2026, waktu tempuh bahkan mencapai 4 hingga 6 jam akibat tingginya volume kendaraan.
Menurut Timtim, kemacetan ekstrem tersebut dipicu oleh sejumlah titik tumpat (bottleneck) yang berada di kawasan Lembah Anai, Padang Lua, dan Pasar Koto Baru.
“Perdebatan mengenai mana yang harus didahulukan antara Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi, Reaktivasi Kereta Api, atau Fly Over Padang Lua adalah pandangan yang kurang tepat,” ujar Timtim, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa kemacetan di Sumatera Barat dipengaruhi tingginya mobilitas regional, struktur jalan yang masih bertumpu pada satu koridor utama, keberadaan simpul aktivitas pasar, serta kerentanan bentang alam Bukit Barisan terhadap bencana.
