Kabarminang – Pemerintah Kota Pariaman menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang mulai dilaksanakan di daerah itu sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan tersebut dinilai penting karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan data yang akurat dan mutakhir menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran, termasuk dalam pemberdayaan pelaku usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah.
“Data yang akurat, lengkap, dan mutakhir adalah kunci. Data yang berkualitas akan menjadi dasar bagi kita untuk merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran, mulai dari pemberdayaan pelaku usaha, penciptaan lapangan kerja hingga penguatan daya saing ekonomi daerah,” kata Yota Balad saat Apel Siaga Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota Pariaman, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah dan partisipasi masyarakat.
Karena itu, Pemko Pariaman meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
Yota menilai sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dapat terdata dengan baik.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pariaman Riqadli mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pariaman melibatkan 81 petugas yang akan bertugas di empat kecamatan.
Pendataan dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan berskala besar.
Menurutnya, petugas akan mendatangi pelaku usaha secara langsung untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait kondisi usaha, mulai dari skala usaha, bidang usaha, permodalan, investasi, hingga prospek pengembangan usaha.
“Petugas akan melakukan pendataan door-to-door untuk memetakan struktur ekonomi pasca-pandemi dan karakteristik usaha di Indonesia,” ujarnya.
Riqadli menambahkan seluruh petugas dilengkapi identitas resmi berupa rompi sensus, tanda pengenal yang memuat foto dan QR Code, serta surat tugas resmi dari BPS.
Pemko Pariaman berharap data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
