Kabarminang – Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi, resmi mengeluarkan surat edaran yang melarang perayaan Tahun Baru 2025 bersifat hura-hura di seluruh wilayah provinsi. Kebijakan ini dikeluarkan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di tengah ancaman bencana alam seperti banjir bandang, longsor, dan bencana hidrometeorologis di sejumlah daerah.
Dalam Surat Edaran Nomor 451/490/XII/Kesra-2025 pada 23 Desember 2025, Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa larangan ini bukan untuk mengurangi kebahagiaan masyarakat, melainkan mendorong perayaan yang lebih bermakna dan menumbuhkan solidaritas bagi korban bencana.
“Saya mengajak masyarakat untuk menyambut pergantian tahun dengan kesederhanaan dan empati, mengingat masih ada saudara-saudara kita di Sumatera Barat dan wilayah lain yang sedang berjuang bangkit dari bencana. Menahan diri dari hura-hura adalah cara sederhana kita berbagi rasa dan doa. Saya percaya, kerukunan, kebersamaan, dan saling menjaga adalah kekuatan utama Sumatera Barat untuk melewati masa-masa sulit,” kata dia, dikutip dari Instagram @mahyeldisp.
Lima Poin Penting Surat Edaran:
Larangan Perayaan Hura-Hura
Melarang pesta kembang api, konvoi, hiburan malam, dan kegiatan serupa yang tidak mencerminkan kepatutan sosial.
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Bupati dan Wali Kota diminta menyesuaikan kebijakan di daerah, termasuk pengawasan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama.
Perayaan Alternatif Bermakna
Masyarakat dianjurkan mengisi pergantian tahun dengan kegiatan keagamaan, zikir, doa bersama, pengajian, maupun kegiatan sosial kemanusiaan untuk korban bencana.
Penutupan Tempat Hiburan
Pengelola tempat hiburan dan ruang publik diminta menunda kegiatan perayaan yang bertentangan dengan surat edaran.
Pengawasan oleh Aparat
Aparat pemerintah daerah, TNI, dan Polri diminta melakukan pengawasan persuasif demi ketertiban dan keamanan masyarakat.
