Kabarminang – Pemerintah Kota Payakumbuh secara tegas menolak permohonan pemindahan Tugu Kota Sehat yang berada di Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Randang, Balai Kota Payakumbuh, pada Jumat (8/8/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKD, Inspektur, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Bagian Pemerintahan dan Hukum, Camat Payakumbuh Barat, Lurah Pakan Sinayan, perwakilan Kantor Pertanahan ATR/BPN Payakumbuh, tokoh masyarakat, serta pengurus KAN Koto Nan Ampek.
Dalam rapat tersebut, disepakati beberapa poin penting, salah satunya adalah penolakan terhadap surat permohonan pemindahan Tugu Kota Sehat yang diajukan oleh seorang warga bernama Zonwir tertanggal 4 Agustus 2025. Pemerintah Kota bersama seluruh unsur peserta rapat menilai bahwa permohonan tersebut tidak berdasar dan tidak relevan.
Menurut penjelasan dari tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat Pakan Sinayan, Hasmeldi, serta pengurus KAN Koto Nan Ampek, tanah tempat berdirinya monumen tersebut merupakan milik H. Rahanun (Rosmaniar) yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh dan dibuktikan dengan dokumen pembayaran resmi bernomor SPJ 33/XV, M.A. 2PO. 18.1.01.003, tertanggal 30 Oktober 2003.
Lebih lanjut, dokumen-dokumen yang diajukan oleh Zonwir seperti SPTJM, surat penguasaan fisik, surat keterangan dari kelurahan, dan surat pernyataan kaum, dinilai tidak terkait langsung dengan lokasi tanah tempat Tugu Kota Sehat berdiri. Tokoh masyarakat dan Camat Payakumbuh Barat menegaskan bahwa bukti-bukti tersebut merujuk pada objek yang berbeda dari tanah yang disengketakan.
Penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Payakumbuh (Perkara No. 72/Pdt.P/2024/PA.Pyk, tertanggal 2 Juli 2024), yang digunakan oleh sebagian pihak untuk mendukung klaim pemindahan, juga dipertanyakan keabsahannya dalam konteks lahan Tugu Kota Sehat. Penjelasan Hasmeldi dan pengurus KAN memunculkan keraguan atas relevansi keputusan pengadilan tersebut.
Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan bahwa Tugu Kota Sehat adalah bagian dari aset daerah. Oleh karena itu, jika terjadi pengrusakan atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap monumen tersebut, maka Pemko akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat diakhiri dengan penegasan bahwa koordinasi antarinstansi akan terus dilanjutkan untuk menjaga status hukum dan kelestarian Tugu Kota Sehat. Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menempuh jalur hukum yang berlaku demi terciptanya penyelesaian yang tertib dan berkeadilan.
