Kabarminang — Warga Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, marah setelah melihat postur APBD 2025 Provinsi Bengkulu, yang merupakan hasil efisiensi anggaran yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dari Rp500 miliar lebih anggaran untuk pembangunan infrastruktur se-Provinsi Bengkulu, tidak ada anggaran untuk Mukomuko.
Tokoh pemuda Mukomuko, Weri Trikusumaria, mengatakan bahwa sangat banyak jalan provinsi, khususnya di Mukomuko, yang belum tersentuh pembangunan dan memprihatinkan. Ia menyebut bahwa kurang lebih 30 persen jalan provinsi di Mukomuko rusak parah.
”Jika memang tidak ada satu perak pun masuk ke Mukomuko dari ratusan miliar rupiah tersebut, kita harap seluruh pemangku adat, agama, pemuda serta unsur lainnya menyikapi hal ini dengan serius,” ujar Weri, yang juga praktisi hukum itu, dikutip dari Batuahnews.id pada Minggu (1/6).
Weri mengatakan bahwa Mukomuko merupakan salah satu daerah di Bengkulu yang menyumbang paling banyak pendapatan asli daerah (PAD).
Karena itu, kata Weri, jika Mukomuko tidak dimasukkan dalam skala prioritas pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, tidak ada salahnya Mukomuko mengusulkan untuk pisah dari Provinsi Bengkulu.
“Kami kira kita lebih tepat bergabung dengan Sumatera Barat (Sumbar) atau Jambi saja. Jika memungkinkan, kita usul untuk pemekaran provinsi baru,” ucapnya.
Weri berharap Pemkab Mukomuko bersama perwakilan Bengkulu di DPRD Provinsi Bengkulu dapat menjemput bola untuk mengalokasikan anggaran pembangunan masuk ke daerah itu.
“Kita heran kenapa Mukomuko diskip atau dilewati oleh pemprov. Apa kita ini tidak dianggap dari bagian Provinsi Bengkulu? Apa daerah kita ini memang tidak berkontribusi selama ini?” ucap Weri.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, kata Weri, banyak jembatan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Bengkulu yang harus diperbaiki segera karena bersifat mendesak di Mukomuko.
