Kabarminang – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatra Barat (Sumbar), Ihsan Riswandi, mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkannya menjadi bantuan tunai akibat maraknya kasus keracunan massal berulang yang menimpa ratusan siswa di daerah tersebut.
Ia merinci, dugaan keracunan makanan tercatat terjadi di Palupuh, Kabupaten Agam, pada 31 Agustus 2026 dan menyebabkan 344 korban, terdiri dari siswa SD, SMP, guru, hingga balita yang harus mendapat perawatan medis. Insiden serupa kembali terjadi di Kota Pariaman pada 14 September dan mengakibatkan 126 korban dari MTsN 1 Pariaman dan SMPN 1 Pariaman.
Ia menilai rentetan kasus keracunan makanan ini membuktikan adanya celah pengawasan yang fatal dan bukan lagi sekadar persoalan teknis di tingkat dapur penyedia. Ia menyebut, penanganan atas insiden berulang ini tidak boleh berhenti pada langkah reaktif sesaat seperti menutup sementara operasional dapur SPPG yang bermasalah.
“Penanganan masalah ini tidak boleh hanya berhenti pada penutupan atau evaluasi dapur secara sesaat, melainkan harus ada peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran program MBG itu sendiri,” ujarnya kepada Sumbarkita, Rabu (16/9/2026).
Ia melanjutkan, sebagai langkah konkret, PBHI menyarankan penghentian skema dapur terpusat dan mengalihkan dananya menjadi bantuan tunai langsung bulanan kepada orang tua siswa.
“Solusi terbaik adalah menghentikan skema dapur MBG dan dialihkan saja menjadi bantuan tunai bulanan ke keluarga. Penyaluran langsung ke orang tua jauh lebih aman dari risiko keracunan massal serta mencegah pemangkasan anggaran gizi akibat tingginya biaya operasional dapur,” imbuhnya.
Ihsan juga menyoroti kualitas serta jaminan gizi pada sajian makanan yang dibagikan kepada peserta didik yang sejauh ini masih sangat diragukan.
“Dari kacamata awam pun bisa terlihat, gizi makanan yang disajikan sebenarnya tidak terpenuhi dengan baik dan kualitasnya diragukan,” ujarnya.
