Penulis: Dr. Hendrizal, S.IP., M.Pd.
Kabarminang – Ramadan selalu membawa pengalaman yang sama: rasa lapar yang menunggu saat berbuka tiba. Kita menahannya sebagai bagian dari ritual spiritual, sebuah disiplin diri yang mengajarkan kesabaran dan empati. Namun di luar keheningan pribadi itu, lapar bukan hanya persoalan perut. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, lapar juga bisa dilihat sebagai simbol ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, termasuk pendidikan, yang justru menentukan peluang hidup seseorang dari waktu ke waktu.
Data terbaru menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia berada pada angka 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang. Angka kemiskinan ekstrem tercatat sekitar 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang. Secara statistik, tren ini patut diapresiasi. Namun, sosiologi pendidikan mengajak kita melihat lebih jauh: bagaimana kondisi ekonomi keluarga, yang sering berkaitan langsung dengan akses pendidikan, menjadi determinan bagi masa depan anak?
Garis kemiskinan Indonesia berada di kisaran Rp609 ribu per orang per bulan. Untuk keluarga beranggotakan empat orang, batasnya sekitar Rp2,4 juta per bulan. Secara teknis, rumah tangga dengan pengeluaran sedikit di atas angka ini tidak lagi disebut miskin. Namun pada kenyataannya, mereka tetap berada dalam struktur sosial yang rentan.
Dalam sosiologi pendidikan, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan bukan sekadar soal siapa masuk sekolah dan siapa tidak. Ia berkaitan dengan kualitas pendidikan yang dijangkau, lingkungan belajar, dan peluang yang terbuka setelah pendidikan formal selesai. Anak dari keluarga yang pendapatannya di atas garis kemiskinan secara statistik belum tentu memiliki pengalaman pendidikan yang setara dengan anak dari keluarga berpendapatan menengah atau atas.
Statistik terbaru dari survei pendidikan nasional menunjukkan disparitas mencolok. Misalnya, rasio murid per guru di sekolah dasar di desa terpencil bisa dua kali lipat dibanding sekolah di kota besar. Fasilitas belajar seperti laboratorium, perpustakaan, atau akses teknologi informasi jauh lebih rendah di sekolah-sekolah di wilayah kurang beruntung. Padahal, kualitas input pendidikan (guru berkualitas, lingkungan belajar yang kondusif) adalah faktor penting dalam menentukan output belajar siswa.
Masalah lain yang kerap luput dari pembicaraan adalah hubungan antara gizi dan kesiapan belajar. Rumah tangga miskin atau rentan sering kali mengalokasikan sebagian besar pengeluaran untuk makanan pokok. Ketika harga beras atau kebutuhan pokok naik, pilihan yang tersedia adalah menurunkan kualitas makanan. Protein, sayuran, atau buah dikurangi demi menekan biaya.
Hal ini berdampak pada kesiapan belajar anak. Anak yang kurang gizi cenderung memiliki konsentrasi yang lebih rendah di sekolah. Data terbaru menunjukkan bahwa wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi juga menunjukkan tingkat pencapaian pembelajaran yang relatif rendah. Ini bukan kebetulan. Gizi yang baik menjadi fondasi bagi fungsi kognitif, kemampuan berpikir kritis, dan daya tahan tubuh. Semua itu adalah aspek yang menentukan pengalaman sekolah yang produktif.
Dalam perspektif sosiologi pendidikan, situasi ini menunjukkan bagaimana faktor ekstrakurikuler, seperti kondisi gizi, termasuk dalam sistem sosial yang memengaruhi pendidikan. Tidak cukup sekadar menyediakan ruang kelas atau guru yang kompeten; sistem pendidikan harus mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas yang membentuk pengalaman belajar anak.
Belum lagi dampak pandemi Covid-19 yang sampai kini masih terasa dalam berbagai aspek pendidikan. Peralihan ke pembelajaran jarak jauh memaksa anak-anak untuk belajar melalui perangkat digital. Namun akses terhadap internet, perangkat yang memadai, dan ruang belajar yang kondusif sangat timpang antara keluarga kaya dan miskin.
Survei penggunaan teknologi pendidikan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 40% rumah tangga di daerah pedesaan masih belum memiliki akses internet yang memadai. Di sisi lain, di kota besar, hampir setiap keluarga memiliki setidaknya satu perangkat yang bisa digunakan anak untuk belajar daring.
Ketimpangan ini tidak hanya soal akses teknologi, tetapi juga soal kapasitas orang tua mendampingi belajar anak, sumber daya tambahan seperti les atau bimbingan belajar, bahkan pemahaman orang tua tentang kurikulum sekolah. Ketika Ramadan tiba dan anak-anak pulang sekolah sambil membawa tugas daring, kita harus menyadari bahwa latar belakang sosial mereka sangat berpengaruh pada seberapa jauh mereka bisa mengejar ketertinggalan.
Dalam sosiologi pendidikan, guru bukan hanya pengajar. Ia adalah agen sosial yang memengaruhi dinamika kelas, motivasi belajar siswa, dan bahkan aspirasi sosial mereka. Sayangnya, distribusi guru berkualitas masih timpang. Banyak guru unggul lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan atau sekolah swasta unggulan. Di banyak daerah, guru harus menangani kelas dengan jumlah murid jauh di atas standar ideal, dengan fasilitas yang minim.
Lingkungan belajar yang tidak kondusif (bangunan sekolah yang layak saja belum memadai, belum lagi fasilitas lain seperti perpustakaan atau ruang laboratorium) membuat pengalaman pendidikan menjadi beban tambahan bagi siswa. Ini terutama yang motivasi belajarnya tergantung pada dukungan struktural.
Dalam sosiologi pendidikan, pendidikan dipahami bukan sekadar transmisi ilmu, tetapi sebagai mekanisme reproduksi atau transformasi struktur sosial. Pendidikan bisa menjadi alat mobilitas sosial (jalan keluar dari kemiskinan) atau sebaliknya, memperkuat pola ketimpangan jika aksesnya tidak adil.
Sosiolog Pierre Bourdieu menekankan pentingnya modal sosial dan modal budaya. Anak dari keluarga dengan modal budaya tinggi (yakni keterampilan linguistik, kebiasaan membaca, dukungan belajar di rumah) cenderung lebih siap dan berdaya saing di sekolah. Anak yang tidak memperoleh modal semacam ini menghadapi tantangan ganda: ketidaksetaraan dalam sumber daya ekonomi dan ketertinggalan dalam struktur budaya yang mendukung prestasi akademik.
Seorang anak yang masuk sekolah dengan bekal nutrisi baik, akses internet yang lancar, lingkungan rumah yang mendukung belajar, serta didampingi orang tua yang memahami proses pendidikan tentu memiliki peluang lebih besar dibanding mereka yang tidak memperoleh hal serupa. Ini bukan sekadar soal individual; ini soal struktur sosial yang membatasi atau memperluas pilihan hidup seseorang.
Ramadan mengajarkan nilai sabar dan empati. Tetapi perspektif sosiologi pendidikan mengajak kita untuk bergerak dari empati individual ke pemahaman struktural. Kita ingin anak-anak tidak hanya bertahan secara biologis, tetapi unggul secara sosial dan akademik. Untuk itu, perjuangan kita harus bukan hanya membuka pintu sekolah, tetapi memastikan bahwa setiap sekolah memiliki kualitas yang layak, guru yang memadai, lingkungan belajar yang kondusif, serta dukungan sosial yang memadai di rumah.
Program makan bergizi di sekolah perlu dipastikan kualitasnya agar anak datang ke kelas dalam keadaan siap belajar. Akses internet dan perangkat pendidikan perlu diperluas secara adil, terutama di daerah pedesaan. Pelatihan dan insentif bagi guru perlu ditingkatkan agar kualitas pengajaran merata. Perhatian terhadap aspek sosial seperti pendampingan orang tua dan komunitas belajar juga perlu diperkuat.
Ketika Ramadan datang, kita secara sadar melatih diri menahan lapar sebagai pengalaman spiritual. Namun sesungguhnya lapar sosial, yang membuat anak-anak kehilangan kesempatan belajar secara optimal, tidak hilang ketika azan magrib berkumandang. Lapar semacam ini baru akan hilang ketika struktur pendidikan kita benar-benar memberi ruang yang adil bagi semua anak untuk berkembang.
Ramadan boleh datang setiap tahun. Tetapi pertanyaan tentang keadilan pendidikan harus hadir setiap hari dalam kebijakan dan praktik sosial kita. Sebab masa depan bangsa tidak hanya dibentuk oleh anak yang berpuasa, tapi oleh anak yang terjamin hak belajarnya. Sadarlah!
* Dr. Hendrizal, S.IP., M.Pd. adalah dosen pascasarjana Prodi S2 Pendidikan Dasar-PGSD FKIP Universitas Bung Hatta (UBH) Padang; Ketua FIS PulauPanjang Pasbar.
