Namun, hingga kini, menurut Ipah, persoalan tersebut masih menjadi keluhan warga. Ia mengaku tidak bisa terus memantau perkembangannya karena kembali merantau ke Papua untuk bekerja.
Ia menambahkan, warga setempat masih membutuhkan akses jalan yang layak dan jaringan listrik. Akan tetapi, keterbatasan informasi mengenai pihak yang harus ditemui untuk menyampaikan aspirasi membuat sebagian warga kesulitan memperjuangkan kebutuhan tersebut.
“Warga tidak tahu harus menemui siapa atau bagaimana menyampaikan permintaan tentang jalan dan listrik. Kalau saya pulang, mereka biasanya meminta tolong kepada saya,” kata Ipah.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan jalan di wilayah nagari tersebut belum menjangkau permukiman sembilan rumah itu. Menurut dia, jalan yang kondisinya lebih baik hanya sampai pada titik tertentu, sedangkan akses menuju rumah warga masih berupa jalan tanah.
“Setahu saya anggaran untuk jalan juga sudah ada,” kata Ipah.
Meski demikian, Ipah mengaku tidak mengetahui secara terperinci status pembangunan maupun anggaran yang pernah dialokasikan untuk kawasan tersebut. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait memeriksa langsung kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan warga sekaligus menelusuri perkembangan pembangunan sebelumnya.
Selain akses jalan, ketiadaan listrik juga menjadi persoalan yang dirasakan warga dalam aktivitas sehari-hari, terutama pada malam hari. Ipah mengatakan, masyarakat masih menghadapi keterbatasan fasilitas rumah tangga karena belum tersedianya jaringan listrik.
“Kasihan masyarakat yang tinggal di sana. Kalau siang mereka bekerja, lalu malam hari masih harus memasak menggunakan tungku kayu. Karena tidak ada listrik, mereka juga tidak bisa menggunakan peralatan rumah tangga yang membutuhkan listrik,” ungkapnya.
Sebagai perantau yang hanya sesekali pulang setiap tahun, Ipah mengaku turut merasakan keterbatasan fasilitas ketika berada di kampung halamannya. Ia menegaskan, keluhan yang disampaikannya bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan agar kondisi masyarakat di Jorong Mawar II mendapat perhatian.
“Saya hanya ingin kampung kami diperhatikan. Setidaknya, listrik bisa masuk terlebih dahulu supaya masyarakat yang tinggal di sana bisa menikmati penerangan dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah,” katanya.
Ipah berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera meninjau kondisi sembilan rumah tersebut, baik untuk pembangunan akses jalan maupun perluasan jaringan listrik. Ia ingin masyarakat yang tinggal di kawasan itu memperoleh akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai.
Hingga berita ini disusun, Sumbarkita belum memperoleh keterangan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maupun pihak terkait mengenai kondisi akses jalan, ketersediaan jaringan listrik, serta tindak lanjut atas permintaan warga tersebut.
