Kabarminang – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berkomitmen mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan pengembangan potensi nagari melalui program perhutanan sosial. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menyampaikan bahwa pengembangan perhutanan sosial merupakan bagian dari program unggulan “Solok Selatan Bertani”. Program ini mendorong pemanfaatan kawasan hutan secara legal dan produktif oleh masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yakni ‘Solok Selatan Bertani’ melalui pemanfaatan perhutanan sosial,” ujar Yulian saat membuka Workshop Integrasi Rencana Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Potensi Nagari Melalui Perhutanan Sosial di Aula Sarantau Sasurambi, Selasa (8/7).
Menurut Yulian, potensi nagari di Kabupaten Solok Selatan sangat besar dan dapat terus dikembangkan melalui inovasi dalam pengelolaan hutan sosial. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix kerja sama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Saat ini, terdapat 17 unit Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Solok Selatan yang mengelola lahan seluas 36.983 hektare. Dari jumlah tersebut, terbentuk 33 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah menghasilkan berbagai produk seperti pupuk kompos, kopi, dan beras organik.
Tiga wilayah menjadi pusat pengembangan, yaitu Simancuang di Kecamatan Pauh Duo, Pakan Rabaa di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, dan Pasir Talang di Kecamatan Sungai Pagu.
Project Manager KKI Warsi Sumatera Barat, Rice Rahma Dewita, yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa selama satu dekade terakhir, masyarakat telah diberi kewenangan mengelola kawasan hutan sosial.
“Setelah mendapatkan izin, masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Selain ekonomi meningkat, hutan tetap terjaga, dan bencana seperti banjir dan galodo juga mulai berkurang, seperti yang terjadi di Pakan Rabaa,” jelasnya.
Ia menambahkan, tiga KPS di wilayah tersebut telah mendapat pendampingan teknis dan bantuan pendanaan dari Warsi sebesar Rp500 juta selama tiga tahun. Keberhasilan mereka kini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi nagari-nagari lain dalam pemanfaatan perhutanan sosial.
Dengan pendekatan integratif ini, Pemkab Solok Selatan optimistis kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan seiring dengan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.
